STRATEGI PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

Prosedur Operasional Standard Pemotongan Hewan di RPH

STRATEGI PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) ENTROP DAN PEMOTONGAN LIAR TERNAK SAPI DI JAYAPURA DALAM RANGKA MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG DITIMBULKAN.

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pemotongan hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di Jayapura terdapat sebuah RPH yang pelayanannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Keadaan tersebut berakibat pada munculnya tempat – tempat pemotongan liar. Dampak dari pemotongan liar tersebut adalah timbulnya limbah yang akan mempengaruhi kesehatan lingkungan. Hal tersebut perlu diteliti tingkat pelayanan RPH ditinjau dari aspek non teknis, teknis dan penanganan limbah; untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pemotongan liar, untuk mengetahui seberapa jauh persepsi masyarakat terhadap fungsi dan manfaat RPH serta menetapkan strategi yang perlu dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di RPH Entrop dan pada lokasi – lokasi pemotongan liar di wilayah kota Jayapura. Pengumpulan data dilakukan meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait tingkat Kabupaten dan Kota. Sedangkan data primer diperoleh dari responden dan pengamatan langsung ditingkat lapangan. Data diolah dengan metoda deskriptif dan dianalisis secara tabulasi. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa RPH Entrop belum dikelola dengan baik ditinjau dari aspek manajemen, peralatan dan pengolahan limbah. RPH Entrop belum berfungsi optimal sebagaimana yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdampak pada munculnya lokasi – lokasi pemotongan liar di masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap RPH Entrop pada saat ini kurang baik. Dampak negatif yang ditimbulkan dari RPH Entrop dan pemotongan liar adanya gangguan kenyamanan berupa bau, timbulnya rasa cemas akibat pembuangan limbah, terjadinya pencemaran di sekitar lingkungan pemukiman, produk daging yang dihasilkan diragukan kehalalannya dan daging yang dihasilkan kurang higienes. Strategi pengelolaan terhadap RPH Entrop adalah dialih fungsikan dan untuk menjaga kesinambungan pemotongan ternak segera dipindahkan pada RPH Yoka.. Terhadap pemotongan liar perlu diberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana yang standar serta pelatihan pengelolaan kepada pemotong liar untuk menjadi tempat pemotongan ternak yang resmi dalam pengawasan pemerintah. Perlu dibangun RPH berskala kecil dekat dengan sentra produksi ternak dan diawasi oleh pemerintah. Sosialisasi tentang ketentuan pemotongan ternak dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada para pemotong liar dan masyarakat umumnya.

A slaughter house is a legal place for slaughtering livestock in which the process of slaughtering should follow the right procedure but the fact is the service of slaughter house in Jayapura is not as it is expected. This causes the emergence of unlicensed or illegal slaughter houses. The impact of this will influence the environmental health. To find out the factors which cause the emergence of illegal slaughter houses and to what extent the people’s perception about the functions and the advantage of slaughter house, the study on the service of slaughter house need to be done either from technical or non technical point of view in order to be able to determine the right strategy which need to be taken. This study is carried out in the Entrop slaughter house and in other places in Jayapura. The data collected covers primary and secondary data. The secondary data is collected from the related department while primary data is collected from respondents and observation on the site, after that it is processed with descriptive method and then tabulated. The result of the study indicates that, from the point of view of management, equipment and waste treatment. Entrop slaughter house is not managed very well. The people’s perception about this slaughter house is not good because of the bad smell, waste and other pollution which are caused by this slaughter house. The meat produced by this house is considered hygienic. These problems cause the emergence of illegal slaughter houses. To maintain the sustainability of Entrop slaughter house, the function of this house is changed, and the activity and management are moved to Yoka slaughter house. And to overcome the problems that are caused by illegal slaughter houses, it is suggested that they be supported with standard facilities, guidance and training on how to slaughter using the standard procedure and finally they can be legal slaughter houses under the supervision of government. Small slaughter houses also need to be established close to animal husbandry. They have to be under the supervision of government.

Sumber Artikel : http://digilib.its.ac.id/ITS-Master-3100002016021/1222

Terima Kasih….

Hari ini Bertambah Satu Tahun Usiaku

Terima Kasih Ya Tuhan, Atas Segala Berkat, Rahmat, dan Karunia-MU Kepadaku, Kepada Keluargaku, Kepada Orang orang Mengasihi Aku dan Kepada Sahabat2 Tercinta di Seluruh Penjuru Dunia Di Muka Bumi Ini. Amin.

Ukuran Otak Bukan Penentu Evolusi Primata

TEMPO.COLondon — Pengorganisasian di dalam otak, dan bukan semata-mata ukuran otak, mungkin menjadi kunci perbedaan evolusi pada otak primata. Dan juga menjadi kunci kecerdasan mereka.

Ukuran Otak Bukan Penentu Evolusi Primata  Dalam studi tersebut, peneliti mengamati 17 spesies dalam rentang waktu 40 juta tahun evolusi. Mereka menemukan perubahan ukuran relatif pada beberapa daerah otak tertentu ketimbang perubahan ukuran otak secara keseluruhan. Perubahan ini menyumbangkan tiga perempat dari proses evolusi otak selama rentang waktu itu.

Hasil penelitian yang diterbitkan 26 Maret lalu dalam Proceedings of the Royal Society B juga mengungkapkan bahwa kenaikan besar dalam korteks prefrontal otak memainkan peran penting dalam evolusi kera besar. “Untuk pertama kalinya, kami dapat mengidentifikasi apa yang begitu istimewa tentang proses organisasi otak kera besar,” kata penulis studi, Jeroen Smaers, yang juga ahli biologi evolusi di University College London.

Secara tradisional, para ilmuwan telah berpikir bahwa kecerdasan superior manusia kebanyakan berasal dari fakta bahwa otak kita berukuran tiga kali lebih besar daripada kerabat terdekat manusia yang masih hidup, yaitu simpanse. Namun, ukuran besar tidak selalu lebih baik. Otak yang lebih besar mengambil lebih banyak energi. Dengan demikian, para ilmuwan berhipotesis bahwa reorganisasi otak bisa menjadi strategi cerdas untuk mengembangkan kemampuan mental.

Untuk melihat bagaimana organisasi otak mengevolusi primata, Smaers dan rekannya, Christophe Soligo, menganalisis irisan otak 17 primata yang berbeda. Perubahan yang didapat kemudian dipetakan berdasarkan ukuran otak ke pohon evolusi.

Seiring waktu evolusi, beberapa ukuran otak meningkat pada bagian lain. Kera besar, terutama manusia, terlihat mengalami peningkatan wilayah berwarna putih pada korteks prefrontal. Bagian ini memberi kontribusi kognisi sosial, penilaian moral, introspeksi, dan perencanaan tujuan.

Ketika kera besar menyimpang dari monyet sekitar 20 juta tahun yang lalu, daerah otak yang terkait dengan perencanaan juga mengalami peningkatan ukuran. Ini membantu mereka mengatur gerakan kompleks yang digunakan untuk memanipulasi alat, seperti mendapatkan makanan yang berbeda.

Monyet Gibbons dan Howler menunjukkan pola yang berbeda. Meski tubuh dan otak mereka tetap kecil dari waktu ke waktu, hippocampus yang berperan dalam tugas-tugas spasial cenderung meningkat ukurannya. Ini memungkinkan para monyet mahir dalam hal spasial dan mampu menghuni dalam berbagai lingkungan. Simak info sains dan teknologi lainnya di sini.

LIFE SCIENCE | ISMI WAHID

Topik Terhangat: 
Serangan Penjara Sleman || Adi Vs Eyang Subur ||Harta Djoko Susilo ||Agus Martowardojo

Baca juga:
Fisikawan Temukan Jubah Gaib Harry Potter

Perempuan, Pembuat Keputusan Bisnis Lebih Baik

Dua Spesies Lemur Tikus Ini Sempat Dikira Kembar

Bos Square Enix Segera Mundur

Gambar

Animal Walfare?

Animal Walfare?

Kasus animal walfare atau kesejahteraan hewan menjadi merupakan ilmu tentang bagaimana memperlakukan hewan secara manusiawi dan menyangkut kesejahteraan hewan. Mulai dari pembibitan, penggemukan sampai pada saat hewan itu akan dipotong

Perusahaan Daerah Dituntut Profesional

Perusahaan Daerah (PD) harus dikembangkan dan dituntut untuk lebih profesional, agar dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memiliki daya saing di daerah.

Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menekankan, tiga PD di Kota Medan yakni PD Rumah Potong Hewan (RPH), Pembangunan dan Pasar harus bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan professional kebanyakan.

Demikian disampaikannya saat membuka seminar sehari tentang Pengembangan PD di jajaran Pemko Medan di Hotel Grand Antares, Jalan SM Raja Medan, Rabu (28/3).

Dalam sambutanya, Rahudman menyatakan, PD sebagai publik service dituntut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik barang maupun jasa, sekaligus sebagai satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial.

Dia menerangkan, ada lima faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan daya saing PD yaitu sumber daya manusia (SDM), kebijakan yang efektif, modal usaha, manajemen produksi dan operasional serta manajemen keuangan.

“Lima faktor kunci tersebut harus dikembangkan, dikelola dan ditingkatkan secara terus-menerus,” sebutnya.
Menurut dia, PD harus memiliki daya saing dalam bisnisnya, apalagi dalam sistem ekonomi yang semakin kompetitif saat ini. “Saya berharap agar pengembangan, peningkatan dan penguatan daya saing PD menjadi perhatian dan orientasi utama kita semua. Khususnya bagi segenap jajaran Direksi PD,” ucapnya.

Rahudman mengajak semua PD agar lebih profesional. Khususnya para Dewan Direksi PD dan jajarannya, agar semakin profesional dalam mengelola PD. Melalui peningkatan keahlian dan integritas, sehingga ke depan diharapkan PD harus dikelola sebagaimana layaknya usaha komersial yang mempertimbangkan efisiensi dan pencapaian laba usaha.

Dia menambahkan, tidak meninggalkan fungsi pelayanan publik. PD harus dapat menjadi perusahaan yang mandiri, bertambah asetnya, bertambah nilai usahanya dan pasar-pasar tradisonal bisa direvitalisasi, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kota sekaligus mendukung visi kota Medan menjadi kota metropolitan yang berdaya saing nyaman, peduli dan sejahtera.

Sementara itu ketua panitia kegiatan, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kota Medan, Ir H Dahnar Siregar MM mengatakan tujuan dari seminar sehari tentang pengembangan PD adalah untuk menata PD menuju kepada usaha yang sehat dan mandiri baik dari SDM, permodalan, keuangan dan manajemen.

Dalam pelaksanaannya, sebutnya ada sebanyak 70 peserta ikut dalam seminar tersebut. Adapu pesertanya berasal dari unsur Dewan Direksi dan staf PD Kota Medan dan Badan Pengawas PD.

Adapun yang bertindak sebagai narasumber dalam seminar tersebut, antara lain Drs H Affifuddin Lubis MSi dari Dewan Kota, Ir Djangga Lubis selaku Direktur PD Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta, Drs Idris Sasmita MM selaku  Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo. (adl)

Tata Kolam Renang Deli

Direktur PD Pembangunan Harmen Ginting menjelaskan sejak diamanahkan sebagai satu pimpinan di PD Pembangunan Kota Medan, segala upaya dilakukannya dengan memberikan sentuhan perubahan, lingkungan dan opini pada publik terhadap keberadaan dan kehadiran kolam renang Deli Kota Medan serta Kebun Bintang Medan yang sudah diluncurkan menjadi Taman Margasatwa Medan.

Menurut dia, sebagai aset Kota Medan yang telah memberikan manfaat kepada warga, sebagai sarana hiburan warga yang strategis dan terjangkau, maka kedepannya kolam renang Deli ini direncanakan akan ditambah fasilitas kolam prestasi yang sesuai standarisasi nasional. Sehigga bisa dimanfaatkan sebagai sarana olahraga bagi atlet dan perlombaan renang, maupun polo air yang akan terus digalakkan.

“Jadi tidak hanya sepak bola atau futsal saja yang dikembangkan dan digalakkan, tapi olahraga polo air dan renang perlu digalakkan semoga semakin bergairah dan digemari masyarakat,” paparnya.

Harmen menyatakan, disisi yang lain, akan  dibangun wisma atlet yang berkapasitas 70 kamar dan didukung menjadi ruang, yang dapat dijadikan pertemuan juga acara-acara umum, dan sebagai pendukung kolam renang Deli tersebut.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, Taman Marga Satwa Medan yang terletak  di Jalan Bunga Rampe IV, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan akan lebih diperhatikan unsur-unsur konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaannya yang dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Kota Medan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

“TMM tetap dipertahankan sebagai bagian hutan Kota Medan agar ruang terbuka hijau (RTH) mencapai 30 persen. Apalagi TMM sudah menjadi konservasi alam berdasarkan Surat Menteri Kehutanan RI No SK 124/Menhut-II/2010 yang telah disahkan Menteri Kehutanan RI,” ucapnya.
Selain itu, dia menyatakan, pembangunan fasilitas tersebut, PD akan menjalin kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk membangun jalur kereta api wisata dari Stasiun Besar Kereta Api Medan menuju TMM, koridor busway sampai ke TMM, serta memperbanyak angkutan kota ke wilayah itu.

Harmen juga menambahkan, pihaknya akan meningkatkan fasilitas kepada pengunjung, sehingga TMM bukan saja berperan sebagai sarana hiburan masyarakat Medan. Tapi, secara ekonomi berdampak terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Medan Tutungan khususnya dan Kota Medan umumnya. (adl)

Revitalisasi Tiga Pasar

Dirut PD Pasar Kota Medan, Benny H Sihotang berencana merevitalisasi tiga pasar di kawasan Medan Utara. Keputusan itu diambil karena dianggap perlu untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PD Pasar tahun 2012 sebesar Rp1 miliar.

Ketiga pasar tersebut meliputi Pasar Kapuas, Pasar Paus, dan Pasar Ikan di Belawan. Selain itu mencapai target PAD, program revitalisasi itu agar pedagang semakin nyaman melakukan transaksi jual beli di bawah pasar yang lebih baik.

“Pada tahun 2011 lalu, PD Pasar hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp300 juta, tapi tahun ini harusnya bisa mencapai Rp1 miliar. Satu cara pengupayaannya, revitalisasi dan memberdayakan bangunan-bangunan pasar yang telah ada,” ucap Dirut PD Pasar Kota Medan.

Benny menyatakan, dirinya telah mempersiapkan banyak program demi kemajuan pasar dan meninggalkan kesan kumuh, yang selama ini melekat di benak masyarakat umum. Dua pasar yang menjadi prioritasnya yakni, Pasar Tradisional Petisah dan Pusat Pasar.

“Kedua pasar itu harus didahulukan, karena besarnya nilai persoalan dari keduanya. Seperti ramainya pedagang pasar informal di sekitar pasar. Hal itu telah menganggu pedagang formal dan pastinya menyebabkan lalulintas di sekitarnya semakin semraut,” sebutnya.

Dia menambahkan, ketika ada kesan semraut, maka para konsumen atau pembeli semakin enggan beranjak menuju pasar. Sehingga, secara perlahan pihaknya telah mempersiapkan cara-cara pendekatan agar para pedangan informal bisa menempati lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh PD Pasar Kota Medan. Seperti untuk Pasar Petisah, lantai dua telah disiapkan guna menampung para pedagang. Bahkan akan dibangun satu tangga sebagai akses menuju lantai dua.

“Di lantai dua para pedagang diharapkan bisa melakukan transaksi. Tujuannya, agar segala macam jual beli menjadi rapi dan tidak semraut,” ungkapnya.(adl)

Jadi PD RPH Terbesar

Direktur utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) kota Medan, Putrama Alkhairi berkeinginan membuat PD yang dipimpinnya menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. “Lihat saja potensi pasar 2,5 juta warga Kota Medan. Seperti China yang kuat karena punya market besar,” katanya.

Menurut Putra, Direksi RPH Medan berharap mendapat dana yang cukup untuk pembuatan rumah potong khusus babi dan perawatan alat-alat dari dana penyertaan modal-modal di APBD 2012. Untuk itu, PD yang dianggarkan berjumlah Rp38,98 miliar. “Bagusnya Rp10 miliar, saja” ucapnya.
Dia memaparkan, kini PD RPH kota Medan menyebarkan spanduk di sejumlah titik strategis di Kota Medan, terkait ajakan memotong hewan di RPH. ‘Ayo memotong hewan di RPH Mabar Medan’.

Hal itu sengaja dilakukan untuk mengajak masyarakat menyembelih hewannya di PD RPH Mabar karena terjamin halal dan sehat.
Putrama menyatakan, untuk mensosialisasikan pemotongan hewan di PD RPH, kini sedang dijajaki kerjasama dengan Dirut PD Pasar.

“Rencananya segera dilakukan pertemuan dengan Dirut PD Pasar dan ditindaklanjuti melalui MoU,” tambahnya.

Sumber Artikel : http://pdpembangunanmedan.com/2012/04/05/perusahaan-daerah-dituntut-profesional/

Ada apa dengan Negara ini?

Kapolri Bantah Punya Tanah di Dekat Tanah Djoko.
TEMPO.CO, Jakarta – Markas Besar Kepolisian RI membantah Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo memiliki tanah yang berdekatan dengan lahan milik Inspektur Jenderal Djoko Susilo di Desa Kumpay dan Cirangkong, Subang, Jawa Barat.
“Beliau tidak punya lahan di situ,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, kepadaTempo, Jumat, 22 Maret 2013. Ia mengaku diminta Jenderal Timur menjawab pesan pendek yang dilayangkan Tempo kepadanya.
Namun, Boy menyatakan tidak punya data ihwal keberadaan lahan-lahan pejabat Polri di daerah tersebut. Ia hanya menyampaikan bantahan Timur. “Saya tidak tahu yang lain, tetapi yang pasti Pak Kapolri tidak punya tanah di sana,” ujar dia.
Dari penelusuran Tempo, terdapat enam jenderal polisi yang memiliki tahan yang terletak berdampingan dengan lahan milik Djoko. Para perwira tinggi itu membeli tanah seharga Rp 5.000-7.000 per meter. Salah satu lahan yang dimiliki perwira itu memiliki luas 25 hektare, yang ditanami pohon jati.
Adapun Timur diduga memiliki lahan seluas 13,1 hektare yang bukan atas nama dirinya. Djoko Susilo adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri yang ditahan KPK dalam kasus korupsi simulator mengemudi dan pencucian uang.
Boy mengakui lahan di dua kampung tersebut cukup murah sehingga tidak menutup kemungkinan ada polisi yang ikut membelinya. Namun, ia menilai kepemilikan lahan adalah konteks pribadi orang sesuai kapasitasnya. “Hak warga negara untuk memiliki tanah,” ujar dia. Simak lika-liku kasus Simulator SIM di sini.

Gunung Harta Jenderal Djoko. 

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sedikitnya 40 aset Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Inilah gunung harta jenderal polisi bintang dua itu.

1. Rumah Mewah
– Jumlah: sedikitnya 28 unit
– Tahun pembelian: sebagian setelah 2010
– Atas nama: istri dan kerabat
– Lokasi: Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Depok, Jawa Barat2. Bus
– Jumlah: 6 unit
– Tahun pembelian: sekitar 2011
– Atas nama: serabat, dikelola anggota Polres Gunungkidul
– Lokasi: Gunungkidul, Yogyakarta3. Pom Bensin
– Jumlah: 3 unit
– Tahun pembelian: sebelum 2010
– Atas nama: keluarga dan kolega
– Lokasi: Penjaringan (Jakarta Utara), Ciawi (Bogor), dan Kendal (Jawa Tengah)4. “Kebun Binatang”
– Jumlah: 1 unit
– Tahun pembelian: 2008
– Luas: 90 hektare
– Atas nama: kolega Djoko
– Lokasi: Desa Kumpay, Subang, Jawa Barat5. Mobil
– Jumlah: 4 unit
– Tahun pembelian: belum diketahui
– Atas nama: orang lain
– Jenis: Toyota Harrier, Jeep Wrangler, Nisan Serena, Toyota Avanza
– Lokasi: Jakarta6. Sawah/Tanah
– Jumlah: belasan petak
– Tahun pembelian: sebagian setelah 2010
– Atas nama: kolega
– Lokasi: di antaranya Cirangkong, Subang, Jawa Barat, 60 hektare; Tambanan, Bali, 8,5 hektare; Madiun, Jawa Timur; Kendal, Jawa Tengah.

 

Konflik Polri vs TNI, Tradisi yang Sengaja Dipertahankan.

 
JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyimpulkan bahwa bentrok antara Polri dan TNI, seperti peristiwa yang terjadi di Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan beberapa waktu lalu sudah menjadi tradisi yang sengaja diturunkan.
“Temuan kita di lapangan, ini semacam tradisi atau budaya kekerasan yang dipelihara. Tidak ada konsep keserasian diantara keduanya, dan ada diskriminasi dalam penyelesaian kasus yang melibatkan keduanya,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar kepada Okezone di Jakarta, Jumat (8/3/2013) malam.
Kontras sendiri berpandangan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara TNI dan Polri disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan dalam hal kesejahteraan personilnya, yang hal itu sebenarnya juga telah dipahami oleh pemerintah. “Itu bukti ada ketimpangan. Ketimpangan itu yang membuat mereka tidak sejahtera,” sambungnya.
Meskipun demikian, Haris mengingatkan kepada publik maupun pemerintah agar tidak melupakan kasus penembakan yang merupakan akar permasalahan dari bentrok yang muncul di Kabupaten OKU tersebut.
Dia berharap, kasus penembakan itu mampu segera dituntaskan dengan mengedepankan proses hukum yang adil, sehingga tidak memicu munculnya bentrokan.
“Biasanya kan polanya dikmbalikan ke institusi masing-masing. Ketika dikembalikan ke institusi masing-masing kok polisi tidak menuntaskan kasus penembakan itu,” sesalnya.
(hol)
 

Konflik TNI-Polri, Pemerintah Dinilai Cuek

JAKARTA – Pecahnya konflik yang terjadi antara TNI dan Polri beberapa waktu lalu, membuktikan bahwa pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono gagal dalam mengurus persoalan bangsa.
“Saat ini juga, berbagai perstiwa terjadi dan pemerintah terlihat tak peduli. Sebut saja misalnya konflik TNI-Polri. Menilik semua peristiwa akhir-akhir ini, SBY-Boediono memang sudah harus mundur,” kata Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet dalam keterangannya, Selasa (12/3/2013).
MKRI pun kemudian berencana melakukan aksi damai bersama rakyat di wilayah masing-masing secara serempak pada 25 Maret 2013 mendatang sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.
Ratna menilai pemerintah telah gagal melindungi kekayaaan alam, melindungi rakyat dari ketidakadilan, kemiskinan serta kekerasan yang belakangan marak terjadi.
“Untuk menyelamatkan Indonesia, kita wajib membentuk pemerintahan transisi guna merevolusi seluruh sistem dan UU yang telah dirusak, dan karena itulah SBY harus mundur atau dimundurkan,” tukasnya.
Sebelumnya, puluhan anggota TNI dari Batalyon Armed membakar kantor Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Kamis 7 Maret lalu. Dalam peristiwa tersebut empat orang anggota polisi mengalami luka tusuk. (put)

TNI Janji Pecat Pelaku Pembakaran Mapolres OKU

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo berjanji akan menindak tegas pelaku pembakaran gedung Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang diserang puluhan oknum anggota TNI, Kamis lalu.
“Kalau nanti memenuhi persyaratan, ya harus dilakukan (pemecatan). Maksudnya memenuhi persyaratan sesuai kesalahannya. Prinsipnya yang harus dipegang siapa yang salah harus dihukum. Siapa yang benar harus dibela,” kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3/2013).
Pramono menuturkan, terdapat 30 orang dari 90 anggota yang diduga terlibat telah diperiksa di Palembang untuk pendalaman mengenai masing-masing perannya.
“Hari ini saya dengar ada satu orang lagi ditambahkan kesana. Prinsipnya saya tetap berpegang siapa yang salah harus dihukum. Sekarang pertanyaanya apa, hukumannya apa? Sesuai dengan kesalahannya, karena masih dalam pemeriksaan,” katanya.
Selain itu kata Pramono, Komandan TNI Armed 15/76 Tarik Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, juga akan diberikan sanksi terkait penyerangan tersebut. “Karena saya melihat ada kekurangan dari pimpinan, pasti ada sanksi. Kita serius,” ujarnya.
Sampai saat ini, TNI masih mengadakan investigasi di lapangan. Hasil investigasi dari TNI sudah dicocokkan dengan hasil investigasi dari Kepolisian.“Hasilnya sama seperti apa yang sudah ditulis media, sama seperti yang dijelaskan Panglima TNI dan Kapolri,” pungkas jenderal bintang empat itu. (put)

4 Tersangka Pembunuh Kopassus Luka Parah di Kepala dan Dada.
Aksi penembakan ini hanya terjadi dalam waktu lima menit.

VIVAnews – Empat tahanan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, tewas mengenaskan akibat diberondong tembakan belasan orang yang merangsek secara paksa ke Lapas, pukul 01.30 WIB, Sabtu 23 Maret 2013. Keempatnya belum sampai satu hari dititipkan Polda DIY ke lapas tersebut.
Empat orang ini merupakan tersangka penganiaya hingga tewas Sertu Heru Santoso, personel Kopassus dari Markas Kandang Menjangan, Kartosura.
Keempatnya adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31), Yohanes Juan Mambait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Tiga nama pertama tercatat sebagai warga Tegal Panggung, Yogyakarta. Sedangkan Dedi beralamat di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Akibat aksi brutal itu, keempatnya tewas seketika di sel A5, Anggrek 5, dengan luka parah karena tembakan jarak dekat. Menurut Santoso, anggota Kodim 0732 Sleman, yang sedang berjaga di Lapas Cebongan Sleman, tiga di antaranya mengalami luka tembak di bagian dada. Sedangkan satu lainnya mengalami luka paling parah, pecah di bagian kepala.
Luka parah dialami Yohanes Juan, eks polisi Yogyakarta yang merupakan terpidana kasus narkoba 2 tahun 8 bulan yang sudah menjalani hukuman dan bebas bersyarat.
Aksi bak mafia di film-film Hollywood ini tak bisa dihindari karena sipir lapas tak berdaya. Mereka ditodong, bahkan dianiaya hingga terluka di bagian mata dan dagu akibat pukulan popor senjata. Bahkan ada juga sipir yang diinjak hingga pingsan.
Setelah minta ditunjukkan lokasi sel secara paksa, mereka melepaskan tembakan. Untuk menutupi aksinya mereka merampas CCTV lapas. Kemudian mereka pergi begitu saja. Aksi hanya berlangsung selama lima menit.

 

Kopassus: Senjata Dalam Keadaan Lengkap di Markas.
Tidak ada anggota dan senjata Kopassus keluar markas semalam.

VIVAnews – Kopassus TNI-AD menyatakan menunggu pengungkapan kasus penyelidikan yang dilakukan polisi untuk menjawab apakah ada personil Kopassus yang terlibat dalam penyerangan lapas Sleman pada Sabtu dini hari yang menyebabkan empat orang tewas tertembak.
“Kami sudah menyerahkan penyelidikan kepada pihak terkait. Mari kita bersama-sama menunggu kasus penyelidikan yang obyektif. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, ” kata Asisten Intel Danjen Kopassus, Letkol Inf Richard Tampubolon kepada VIVAnews, Sabtu 23 Maret 2013.
Ia menjelaskan data dari kesatuan Kopasus Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan menjelaskan tidak ada satupun anggota Kopassus yang keluar semalam. Seluruh senjata pun disimpan lengkap di dalam markas Kopassus yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. “Kegiatan berjalan seperti sedia kala. Perizinan sudah diperketat setelah kejadian kemarin, ” tegasnya.
Komandan Jenderal Kopassus, kata Richard, telah memerintahkan seluruh pasukan untuk tidak ada tindakan, baik secara kesatuan, perorangan, dan institusi menyusul kasus pengeroyokan Sertu Heru, anggota Kopassus, di Hugo’s Cafe beberapa waktu lalu hingga tewas.
Ia menjelaskan, Kopassus sudah membentuk tim internal setelah kasus pengeroyokan Sertu Heru. Pengusutan secara hukum tewasnya Sertu Heru akan diserahkan kepada pihak berwenang. “Kami terus breafing dan evaluasi,” kata dia
Seperti diketahui, sekelompok orang bersenjata menyerang lapas Sleman, Yogyakarta Sabtu pagi, 23 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 WIB. Mereka memaksa masuk ke dalam lapas dan menodongkan senjata laras panjang.Penyerang menggunakan topeng sebo dan meminta petugas untuk menunjukkan kamar empat tersangka pembunuh anggota Kopasus. Setelah menemukan ada di kamar A5, mereka langsung menembaki empat tersangka yaitu Dicky Sahetapi atau Dicky Ambon, Dedi, Ali dan YD alias Johan. Mereka meninggal dunia di lokasi kejadian.
Penyerang Lapas Ancam Sipir dengan Granat.

Kapolda menjelaskan kasus penyerangan lebih detail lagi.

VIVAnews – Gerombolang bersenjata yang diperkirakan berjumlah 17 orang, menyerang lembaga pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu 23 Maret 2013. Mereka memaksa masuk dengan mengancam sipir yang berjaga.
Kapolda DIY Brigjen, Sabar Raharjo, menjelaskan kronologi yang lebih lengkap. Diawali gerombolan itu datang pukul 1.30 WIB dengan empat unit mobil yang kemudian diparkir di jalan raya tepat di depan Lapas Cebongan.
Selanjutnya, mereka melompat pagar Lapas Cebongan dan menuju ke pintu masuk yang dijaga oleh sejumlah sipir. “Mereka juga menodongkan senjata kepada sipir untuk membukakan pintu Lapas dan mengancam dengan granat jika pintu tidak dibukakan,” katanya.
Tak hanya mengancam sipir, beberapa anggota gerombolan ini menganiaya sipir hingga luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. “Mereka meminta sipir menunjukkan sel keempat tersangka kasus pengeroyokan ditahan,” jelasnya
Setelah tahu lokasi sel, mereka pun mendatangi dan menembaki keempat tersangka. Sebelum meninggalkan Lapas Cebongan gerombolan juga merampas CCTV yang terpasang di Lapas. “Kejadian penyerangan di Lapas hanya berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit dan mereka langsung meninggalkan TKP,” jelasnya
Wandi Marceli, pengacara keempat tersangka yang tewas itu mengaku dapat informasi kejadian ini satu jam kemudian. Saat mendatangi Lapas, dia mengaku tak dibolehkan masuk untuk melihat kliennya yang tewas.
Saat ditanya, apakah pelaku penyerangan itu adalah militer, Kapolres Sleman, AKBP Hery Sutrisman mengaku belum tahu. “Publik jangan dulu menyimpulkan. Kami masih dalami,” katanya.
Keempat tersangka yang tewas di lapas tersebut diduga mengeroyok satu anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Sertu Heru Sentosa, beberapa waktu lalu. Heru kemudian tewas akibat tusukan kaca pecahan botol minuman.


Sumber : http://nasional.news.viva.co.id

TUGAS DAN FUNGSI KOMISI DI DPR

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran lain:
* mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
* mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
* membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
* melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
* membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

Daftar Komisi dan bidang serta partner kerja.

Komisi I
Ruang Lingkup

* Pertahanan
* Luar Negeri
* Informasi

Pasangan Kerja

* Kementerian Pertahanan
* Kementerian Luar Negeri
* Panglima TNI (Mabes TNI AD, AL dan AU)
* Kementerian Komunikasi dan Informatika
* Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
* Badan Intelijen Negara (BIN)
* Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
* Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
* Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
* Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
* Televisi Republik Indonesia (TVRI)
* Radio Republik Indonesia (RRI)
* Dewan Pers
* Perum Antara

Komisi II
Ruang Lingkup Tugas

* Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
* Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
* Kepemiluan
* Pertanahan dan Reforma Agraria

Pasangan Kerja

* Kementerian Dalam Negeri
* Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
* Menteri Sekretaris Negara
* Sekretaris Kabinet
* Lembaga Administrasi Negara (LAN)
* Badan Kepegawaian Negara (BKN)
* Badan Pertanahan Nasional (BPN)
* Arsip Nasional RI (ANRI)
* Komisi Pemilihan Umum (KPU)
* Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
* Ombudsman Republik Indonesia
* Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Komisi III
Ruang Lingkup

* Hukum
* HAM
* Keamanan

Pasangan Kerja

* Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
* Kejaksaan Agung
* Kepolisian Negara Republik Indonesia
* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
* Komisi Hukum Nasional
* Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
* Setjen Mahkamah Agung
* Setjen Mahkamah Konstitusi
* Setjen MPR
* Setjen DPD
* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
* Komisi Yudisial
* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
* Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Ruang Lingkup

* Pertanian
* Perkebunan
* Kehutanan
* Kelautan
* Perikanan
* Pangan

Pasangan Kerja

* Departemen Pertanian
* Departemen Kehutanan
* Departemen Kelautan dan Perikanan
* Badan Urusan Logistik
* Dewan Maritim Nasional

Komisi V

Ruang Lingkup

* Perhubungan
* Pekerjaan Umum
* Perumahan Rakyat
* Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
* Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Mitra Kerja

* Departemen Pekerjaan Umum
* Departemen Perhubungan
* Menteri Negara Perumahan Rakyat
* Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
* Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
* Badan SAR Nasional
* Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Komisi VI
Ruang Lingkup

* Perdagangan
* Perindustrian
* Investasi
* Koperasi, UKM dan BUMN
* Standarisasi Nasional

Pasangan Kerja

* Departemen Perindustrian
* Departemen Perdagangan
* Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
* Menteri Negara BUMN
* Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
* Badan Standarisasi Nasional (BSN)
* Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
* Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi VII
Ruang Lingkup

* Energi Sumber Daya Mineral
* Riset dan Teknologi
* Lingkungan Hidup

Pasangan Kerja

* Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
* Menteri Negara Lingkungan Hidup
* Menteri Negara Riset dan Teknologi
* Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
* Dewan Riset Nasional
* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
* Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
* Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
* Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
* Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
* Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas
* Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas
* PP IPTEK
* Lembaga EIKJMEN

Komisi VIII
Ruang Lingkup

* Agama
* Sosial
* Pemberdayaan Perempuan

Pasangan Kerja

* Kementerian Agama
* Kementerian Sosia RIl
* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
* Badan Nasional Penanggulangan Bencana
* Badan Amil Zakat Nasional

Komisi IX
Ruang Lingkup

* Tenaga Kerja dan Transmigrasi
* Kependudukan
* Kesehatan

Pasangan Kerja

* Departemen Kesehatan
* Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
* badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
* Badan Pengawas Obat dan Makanan
* BNP2TKI
* PT Askes ( Persero)
* PT. Jamsostek( Persero)

Komisi X
Ruang Lingkup

* Pendidikan
* Pemuda
* Olahraga
* Pariwisata
* Kesenian
* Kebudayaan

Pasangan Kerja

* Departemen Pendidikan Nasional
* Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
* Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
* Perpustakaan Nasional

Komisi XI
Ruang Lingkup

* Keuangan
* Perencanaan Pembangunan Nasional
* Perbankan
* Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pasangan Kerja

* Departemen Keuangan
* Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
* Bank Indonesia
* Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank
* Badan Peengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
* Badan Pusat Statistik
* Setjen BPK RI
* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
* Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Sumber : http://www.mc-adam.com/2011/11/tugas-dan-fungsi-komisi-di-dpr-ri.html